Cerai Politik

Pada tahun 2006, sebanyak 600 pasangan suami-istri di Indonesia bercerai karena urusan politik, terbanyak karena pilkada.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Departemen Agama Prof Dr Nasaruddin Umar, mengemukakan data itu dalam ceramah Ramadan di sebuah televisi, pekan lalu.
Angka 600 itu, katanya, naik tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ia mengimbau, karena sekarang lagi musim pilkada, janganlah bercerai pula karena urusan politik.
Saya tak menyangka kalau di zaman gini, ada 600 pasangan suami istri bercerai karena perselisihan politik. Tapi, tak perlulah heran benar, sejarah politik di Indonesia memang sudah meningalkan jejak seperti itu sejak dulu. Ayah partai politiknya lain, ibu lain, anak lain, suami lain istri lain. Biasa. Yang tak biasa, perbedaan itu diiringi pertengkaran sampai ke kasur.
Sebenarnya, di tingkat bawah-bawah, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan dan nagari, janganlah serius benar mengurus politik. Jangan keluar pula urat leher karena bertengkar. Sebab, awak lebih sering jadi gajah paangkuik lado, jadi kudo palajang bukik.
Saya masih ingat di zaman Orde Baru, perangkat desa sangatlah seriusnya mengurus kepetingan politik (Golkar) menjelang pemilu. Satu saja gambar PPP (Kabah) menempel di rumah penduduk, bisa ramai satu negeri dibuatnya. Buncah karak. Perangkat kecamatan akan turun, “menasehati” rakyat yang berani memasang gambar PPP.
Begitu benarlah seriusnya!
Mereka semua hanyalah pekerja kelas bawah dari sebuah mesin partai politik. Begitu juga sekarang, meski semua serba bebas, tetap saja awak yang dibawa-bawa ini, berfungsi sebagai pekerja kelas bawah dari mesin partai yang besar itu.
Sebutlah partai apa saja, yang “berbahagia” karena berpolitik adalah mereka yang berada di puncak piramida.
Sudahlah sukses, pakai memeras pula, pakai korupsi pula. Moralitasnya buruk.
Karena itu, kalau mau pilkada, maka pilkada sajalah. Siapa mau menang, menanglah. Yang kalah jangan pakai sarawa kotok hilir mudik. Yang menang, jangan berkelahi pula antara bupati/walikota dengan wakilnya. Sok hebat di mata rakyat.
Setelah itu jangan masuk penjara pula.
Ingatlah, banyak negara di dunia ini. Bayangkan betapa banyaknya walikota, bupati, gubernur, ketua partai, anggota parlemen di seluruh dunia. Jangan sampai karena kebodohan, awaklah satu-satunya  yang gila dan bacakak dengan suami/istri, gara-gara politik, gara-gara pilkada. Orang karena berpolitik, punya WIL, punya PIL, eh tiba di badan diri bercerai. Orang maju, awak mundur.
Itu namanya bodoh!
Banyak yang bodoh memang, pakai menggadai sertifikat segala untuk kampanye politik, menjual sawah, menjual rumah, menjual hotel, meminjam ke koperasi. Helat sudah, orang pulang ke rumah, awak termenung seorang diri. Kawan dilantik di DPRD, kawan jadi walikota, awak terjerat hutang, Alamatkan sansai badan diri.
Karena itu, jangan perpanjang daftar perceraian suami-istri akibat politik. Cukuplah 600 itu saja.