On 1/31/2011 03:52:00 AM by Khairul Jasmi in     No comments
Khairul Jasmi

“Boediono maling!” Inilah teriakan Presidium Komite Aksi Pemuda Anti-Korupsi (Kapak), Ahmad Laode Kamaludin, yang datang menyaksikan Wakil Presiden Boediono memberikan kesaksian pada Pansus Hak Angket Bank Century di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).
Saya berpikir, pantaskah seorang wakil presiden diteriaki maling? Kata penganutnya, dalam dunia yang demokrasi, bisa saja. Teman wartawan bilang kepada saya, “kalau kita mengeras-ngeras, berkata-kata kasar, maka sekarang, itulah yang disebut demokrasi.”
“Dunia sudah wale, sopan santun sudah tak ada lagi,” kata teman ini berapi-api kepada saya via telepon genggam.
Setidaknya dua pejabat menelepon saya soal “maling” itu, ia heran kenapa di Indonesia yang beradab ini, pemimpin bisa diteriaki maling. Kalau ia bersalah bisa dihukum, bukan dikata-kata-i, seperti itu.
Tapi teriakan Laode itu, merupakan bagian kecil dari carut marut dan kusut masai bangsa ini sejak reformasi. Bangsa yang tidak mau mengatur dirinya sendiri, bangsa yang karengkang tapi penakut. Inilah bangsa yang penduduknya merasa benar sendiri, penduduknya yang suka meradang dan marabo-rabo saja. Bangsa yang kaya makin kaya dan pejabat negara lupa atau tak menemukan cara untuk mengurus rakyatnya. Bangsa yang seperti kerumuman orang, tidak memikirkan secara tulus bagaimana bisa membangun negaranya dengan baik. Negara orang sudah bahagia, rumahtangga penduduknya nyaman, tapi di Indonesia, penduduknya merasai, semua seperti buruh, gaji kecil, uang susah, hutang banyak.
Semua persoalan itu ditinjau dari sudut politik. Pers memberi formasi yang amat banyak pada sudut politik itu. Saya sampai berkesimpulan, sejak reformasi, negara ini sudah berada dalam genggaman pers.
Sebagai seorang wartawan, ilmu jurnalistik saya sudah habis dibuat oleh perkembangan politik dan dunia hiburan di Indonesia akhir-akhir ini. Banyak hal yang menurut kode etik tak boleh disiarkan, justru disiarkan seluas-luasnya oleh pers Jakarta. Banyak hal yang mesti digali, tapi pers melingkar-lingkar saja di seputar apa yang diungkapkan pejabat atau yang tersiar sejak awal. Pers berbelok-belok dari pendapat seseorang ke pendapat yang lain, melompat lagi pada pendapat orang lain, singgah sebentar di sini, terbang pula ke sana, sehingga substansi masalah menjadi hilang. Pers terbawa arus oleh permainan lamban model birokrasi dan model Pansus Angket Century.
Seharusnya pers membuat sebuah rancangan bersama bagaimana mengeluarkan negara ini dari persoalan yang melingkar di Istana dan kantor-kantor menteri di Jakarta itu. Tapi di Indonesia biasanya yang mengambil inisiatif adalah para dokter, jika melihat akar pergerakan bangsa ini, baru kemudian politisi yang jujur yang kelak menjadi negarawan. Di Eropa perubahan besar dilakukan oleh para bankir, sehingga peran gereja dalam mengatur segalanya beralih ke pihak swasta.
Namun kini, tipis harapan berharap pada dokter, sebab mereka mengemasi fee dari penjualan obat saja, sudah tak ada waktu lagi. Berharap pada perguruan tinggi, susah juga, sebab pada dosennya tenggelam dalam lautan ilmu, juga proyek penelitian. Berharap pada politisi, sekarang banyak karbitan. Pada negarawan, jumlahnya tak banyak.
Berharap pada pemuka agama, banyak pula yang abu-abu, separuh wajah politik, separuh wajah agama. Berharap pada siapakah gerangan yang baik?
“Maling!” Ah, teriakan itu. Cukuplah itu yang terakhir. Janganlah saling mencaci, taruhlah sedikit rasa hormat pada sesama, apalagi pada pemimpin.
Pak Presiden dan Pak Wapres, agak cepatlah sedikit, waktu berjalan juga. Bukankah waktu itu adalah uang? *

0 komentar :

Posting Komentar