Pemilihan Gubernur

Musim pilkada, musim kampanye hitam. begitulah, beberapa SMS masuk ke telepon genggam saya. Isinya kampanye hitam soal Marlis Rahman, Endang Irzal dan Fauzi Bahar. Kemudian masuk SMS berikut, kampanye hitam untuk dua pasang calon. Yang disebut terakhir jelas pengirimnya pendukung salah satu calon. Begitulah tiap hari, ada-ada saja bunyi SMS. Intinya, semua tak layak dipilih dan semua koruptor. Sebentar lagi akan ada pula kampanye hitam untuk Irwan Prayitno.
Ada yang mengatakan hari akan kiamat jika si anu dipilih, jika polan, kiamat juga, tapi jika si polin, hari tak kiamat. Gampang saja dia mengatakan si anu tak layak pilih. Yang teringat oleh saya saat membaca SMS itu, apa gunanya kampanye hitam? menambah-nambah dosa saja.
Seharusnya, si pengirim memberitakan data-data kepeda pers atau pihak kejaksaan atau polisi. Tapi itu tak dilakukan. Namanya saja kampanye hitam, tentulah si pengirim SMS bukan hendak mengusut kasus demi kasus, tapi untuk merusak kredibilitas calon gubernur yang akan bertanding.
Bisa jadi SMS-SMS itu akan mengubah opini, bisa pula tak berpengaruh sama-sekali. Bagi pengirim SMS, mungkin tujuannya sudah tercapai. Tujuan tiap kita memang berbeda-beda.
Banyak orang berpikir, terserah siapa saja jadi gubernur, sebab nasib keluarganya takkan juga berubah. Sikap apatis itu, adalah gambaran, betapa seorang gubernur tak diperlukan oleh rakyat yang berpikir demikian. Terlalu tinggi jabatan gubernur. Lagi pula, sudah berpuluh tahun hidup, sudah silih berganti gubernur, nasibnya memang tak pernah berubah.
Tapi apa benar gubernur yang akan mengubah nasib kita? Rsaanya tidak. Mau jadi gubernur mau tidak, nasib kita tergantung kita. Nasib korban gempa misalnya, walau ada gubernur baru, bupati baru, walikota baru, bantuan akan lambat juga.
Tapi pilkada kali ini, memang semarak. Lawan sama berat, peluang sama besar, uang tak sama banyak. Semaraknya melimpah sampai ke suratkabar dalam bentuyk pariwara dan adivetorial. Tapi, kalau tak ditagih bayarannya menjelang pilkada dilaksanakan, bisa tak dibayar oleh yang kalah. Manalah orang kalah mau membayar hutang.
Termasuk ke dalam hutang-hutang itu, biaya makan siang, biaya pulsa, biaya tim yang hilir mudik. Makin tinggi intensitas hilir mudiknya, makin mahal biayanya.
Tapi, bukankah jariah manantang buliah? Untuk semua urusan pilkada-pilkada ini sudah dibuatkan pantun dan dendangnya oleh nenek moyang kita. Kampanye hitam? ada pantunnya, banyak. Kalah menang, ada pantunnya, bayak pula. Hutang-piutang, apalagi.
Kata teman saya, uang untuk pilkada yang miliaran-miliaran itu, sebaiknya diikat saja, entah berapa karungnya. Karungnya itu diseret-seret. “Kebek se pitih tuh, irik ilia mudiak, jaleh kama painyo” katanya.
Nah begitulah. Yang hendak ia sampaikan, kalau takkan menang, kenapa harus maju? Teman saya ini tak tahu, bahwa orang banyak duit, tak memikirkan kemana uangnya pergi. Harga diri lebih penting dari uang.
“Dek den kini nan paralu pitih,” kata dia sambil naik ojek. *