On 4/03/2012 07:50:00 PM by Khairul Jasmi in     No comments
Demo telah selesai, harga BBM tak jadi naik, 70-an orang jadi tersangka, sejumlah polisi dan wartawan jadi korban karena disiram zat kimia. Cacat seumur hidup. Apa lagi setelah ini? Banyak yang tersisa, sebagai berikut:

Soal keuangan negara, mana yang benar hitung-hitungan pemerintah atau kalkulasi anggota DPR yang beroposisi. Menurut pemerintah, negara saat ini sedang susah, maka BBM harus dinaikkan. Menurut oposisi sebaliknya. Mayoritas rakyat tidak tahu. Rakyat hanya tahu, harga-harga jangan naik. Karena itu BBM jangan dinaikkan. Inilah yang dimaksud oleh pepatah Minang, “takuruang nak di lua, taimpik nak di ateh”. Mau enaknya saja. Jadi pepatah itu, bukan sifat orang Minang, tapi gambaran umum sifat kita. Sekaligus menunjukkan, kita tidak mau bekerja keras, sekeras nenek moyang. Kita agak manja, atau bukan manja, melainkan memang harus mendapat perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah.
Kebiasaan umum orang Indonesia, melempar kesalahan ke luar dirinya. Rakyat begitu, pemerintah juga begitu. Buktinya soal BBM. Pemerintah kesulitan, bukannya langkah-langkah efisiensi yang diambilnya, malah menaikkan BBM. Mencari jalan keluar yang gampang saja. Rakyat atau yang menamakan diri menolong rakyat juga begitu, menghantam pemerintah sekeras-kerasnya. Satu sama lain tidak mau melihat ke dalam.
APBN berat, melirik ke BBM, biaya pemba
ngunan membengkak, subsidi dikurangi. Bertambah beban kerja, BBM lagi yang dilirik, susah di sana, tarif listrik yang diutak-atik. Itulah pemerintah.
Kerja sulit, pemerintah yang salah, gaji rendah, pemerintah yang salah. Pengangguran banyak, pemerintah yang salah karena tak mau menyediakan lapangan kerja. Mana bisa, kalau semua mau jadi PNS. Semua dialamatkan pada pemerintah. Sifat seperti ini harus diakhiri, jika tidak bisa serta-merta, sedikit demi sedikit. Bukankah kita bilang, “berganti pemimpin, nasib rakyat akan begini saja, jadi terserah siapa mau jadi bupati, walikota, gubernur presiden, tak ambil pusing.” Itu artinya, nasib kita tergantung kita, bukan pada pemerintah.
Bukankah para politisi dan pengamat juga menyebut Indonesia selama pemerintahan SBY, adalah negara “auto pilot?” Maksudnya, negara ini maju dengan sendirinya tanpa sentuhan pemerintah. Kalau begitu, artinya, peran pemerintah tidak terlalu dominan. Lantas kenapa ketika BBM mau dinaikkan Rp1.500/liter, pemerintah menjadi sangat penting?
BBM tak boleh naik, tapi BLT ayo serahkan sekarang. Mau enaknya saja.
Ketika demo di sana-sini yang anarkis itu, saya tidak melihat hal itu sebagai murni unjuk rasa. Ada muatan politisnya. Apalagi SBY disuruh turun segala. Kalau terjadi kudeta atau presiden jatuh, maka Indonesia akan jauh lebih buruk dibanding 1998.
Terus apa lagi setelah ini? Televisi mulai sibuk memberi pembenaran atas berita-beritanya selama ini. Lantas mulai menampilkan sisi lain, yaitu mewawancarai orang-orang yang setuju BBM naik. Mulai menyosot mobil mewah mengisi bensin. Sebelum dan saat demo berlangsung, tidak ada berita semacam itu. Dari pagi sampai pagi, pemerintah saja yang salah. Tidak ada sisi benarnya sedikitpun.
Menurut ilmu jurnalistik, hal itu sama-sekali tidak boleh. Berita harus berimbang, sebab pembaca atau pemirsa tidaklah seragam. Ada yang setuju BBM naik, ada yang tidak, suara kedua-duanya harus disiarkan. Jika tidak berimbang, 30:70 pun jadi, 30 yang setuju, 70 yang tak setuju, bukan 0:100. Yang benar-benar berimbang 50:50 tentulah mustahil, sebab media massa juga punya fungsi memberikan pendidikan. Untuk BBM misalnya, jika memang tidak sepantasnya naik, maka porsinya haruslah 30:70. Itu porsi yang wajar.
Menurut saya cara kita memandang persoalan harus diubah, atau digeser sedikit, jangan pemerintah melulu yang salah dan kita benar 100 persen. Subsidi BBM yang sangat banyak itu, sebenarnya bisa dipakai untuk membangun, tapi sekarang uang itu habis menguap menjadi asap knalpot. Kita tidak mau itu.
Beban berat itu lantas menjadi urusan pemerintah semata, rakyat tidak punya niat memikirkannya, karena semua sudah dikenakan pajak. Pajak apa saja.
Karena rasa memiliki atas bangsa yang satu tidak sama, maka beginilah Indonesia hari ini. Saling menyalahkan, komunikasi tidak lancar, informasi tersekat-sekat. Media massa membawa agendanya tersendiri, jadi corong, tidaklah lagi bekerja demi rakyat.
Kalau kita ingin Indonesia maju, televisi yang berat sebelah harus diberi peringatan yaitu dengan memboikot produk-produk yang beriklan di televisi tersebut. Misalnya saat warta berita yang berat sebelah itu, maka produk yang beriklan di jam-jam tersebut harus diboikot, sampai televisi tersebut tidak lagi berat sebelah yang berlebih-lebihan.
“Membelah bambu,” jelas bukan sifat sejati pers. Tidak harus adil, tapi memberi forsi bagi pihak sebelah, adalah sangat wajar.
Kita hidup di negara yang sedang tidak wajar. Kita galinggaman melihat pemerintah yang lamban dan mengepalkan tinju sekuatnya tanda setuju dengan protes-protes. Apakah kita harus larut dalam hal-hal semacam itu?
Untuk mahasiswa? Entahlah, orangtuanya lebih tahu.
Apalagi setelah ini? Saatnya bekerja. (*)

0 komentar :

Posting Komentar