On 8/28/2013 07:14:00 PM by Khairul Jasmi in     No comments
KHAIRUL JASMI — 
Kenapa PLN mengalami krisis dan terjadi pemadaman bergilir di Sumbar? Itu bukan urusan konsumen. Sama dengan koran terlambat datang ke pelanggan, bukan urusannya sebab musabab itu, yang penting sampai tepat waktu.

PLN ditugaskan pemerintah menyediakan listrik untuk rakyat. Di BUMN itu dipekerjakan para profesional, seimbang beban kerja dan tanggung jawab serta imbalannya. Kemudian arus listrik dibagi kepada rakyat dengan cara menjualnya. Terjadi transaksi, kalau tak bayar berhenti berlangganan, sama dengan berhenti langganan TV kabel.
Masalahnya sekarang, PLN monopoli, sehingga rakyat tak tahu mengadu kemana ketika terjadi krisis listrik. Inilah yang dialami rakyat Sumatera Barat. Lampu mati bergilir 3 sampai 5 jam.
Apa sebab? PLN sudah bicara. Banyak yang rusak, selain itu proyek andalan PLTU Teluk Sirih telat. Nah, kenapa? Penjual teh botol saja punya botol cadangan, jika botol tak kembali dipakai stok di gudang. Mesin pembangkit listrik atau apa pun namanya, punya suku cadang, telat membelinya? Atau montirnya tak ada di sini? PLN kalah oleh Teh Botol. Tapi itu semua bukan urusan konsumen. Urusan konsumen hanyalah listrik tersedia.
Pengaduan konsumen yang kini sedang diproses BPSK, bukan jalan keluar dan PLN tahu hal itu. Jalan keluarnya, tak perlu pula konsumen memikirkan, banyak benar kerjanya. PLN-lah yang memikirkan. Pemerintah juga.
Konsumen tidak tahu persis apa yang kini sedang dikerjakan PLN. Itu urusan PLN lagi. Namun sebagai lembaga pelayan publik, seharusnya diberitahu secara luas. Sebagian memang sudah disebar di media massa.
Hal ikhwal soal PLN memang sering muncul di media, termasuk demo oleh karyawannya untuk beberapa rencana kebijakan. Misalnya kantor-kantor wilayah disebut akan diserahkan ke pemerintah daerah. Nah, langsung ada demo. Terkesan PLN protektif, seolah tak boleh diganggu.
PLN juga sering muncul di media karena layanan terpusatnya call 123, yang kemudian terbukti tak efektif. Tak memberi solusi. Biaya call 123 ini besar, hasilnya tak terlihat. Jikapun menelepon ke sana, sampai nenek moyang kita ditanyanya, tapi lampu tak juga nyala. Apalah gunanya.
Akan halnya pemadaman bergilir di Sumbar sudah terjadi sejak lama. Saya masih ingat sekitar 20 tahun lalu, anggota DPRD Sumbar berang dan menyatakan listrik Sumbar dijual ke Riau. PLN membantah.
Ketika PLTA Singkarak dibangun, saya ingat PLN menjanjikan, jika proyek itu selesai, takkan ada lagi pemadaman bergilir. Nyatanya terjadi juga. Ketika PLTA Koto Panjang dibangun, hal serupa disebut lagi dan terjadi lagi padam bergilir. Solusinya kini PLTU Teluk Sirih, karena PLTU Ombilin sakit pinggang.
PLTU Teluk Sirih agak 5 tahun lagi, tak mampu pula jadi penyelesai masalah, padam bergilir lagi. Nah bangun pembangkit yang baru dan padam bergilir pun terulang.
Lalu sekarang hendak cakap apa? Pasrah. Konsumen pasrah sajalah. Tapi ingat-ingat jugalah ini: UU No. 30/2009 tentang Tenagalistrikan Pasal 29: “Konsumen berhak untuk: a. mendapat pelayanan yang baik; b. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar; d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.”
Sudahlah listrik Anda padam hari ini? (*)

0 komentar :

Posting Komentar