On 10/18/2013 08:30:00 PM by Khairul Jasmi in     No comments
Saya pusing memikirkan harus membayar pajak hari-hari ini. Tapi itu kewajiban, maka apapun alasannya, harus dilunasi. Hak diterima, kewajiban dibayar. Bahwa hak-hak kita sebagai warga negara, tidak sepenuhnya bisa didapat, tak dipikirkan benar oleh pemerintah. Bahkan pejabat sering lupa, apa hak rakyat yang belum ia penuhi.

Jika pembayar pajak taat dan pengelola keuangan negara juga taat, pejabat teknis proyek-proyek bersikap yang sama, maka niscaya uang akan beredar bagai kupu-kupu terbang di negeri ini. Sekarang, rakyat hanya bisa melihat uang banyak kalau KPK memperlihatkan kepada pers uang sogok yang dijadikan barang bukti. Juga bisa kalau ada liputan wartawan ke bank. Satu lagi dalam sinetron.
Ada kisah nasib uang Rp100.000 dan seribu. Uang seribu lusuh tak karuan sedang Rp100 ribu necis. Suatu ketika kedua uang kertas itu bertemu dalam dompet seorang anak muda. Kisah uang seribu perak yang berpindah dari tangan tukang parkir ke dompet ibu-ibu, ke kotak amal di masjid, membuat uang Rp100 ribu terpana. “Kalau saya hanya dari dompet ke dompet saja,” kata si uang Rp100 ribu. Ia usap-usap si seribu, hiba hatinya melihat rekannya itu.
Begitulah sejarah uang dari uang kulit kerang di zaman amat kuno sampai uang plastik di zaman kini. Ada warga Indonesia yang tak lagi melihat uang, sebab cukup dengan uang plastik, kartu kredit. Ada yang amat jarang melihatnya, karena memang tak punya.
Uang milik negara dihimpun dari pajak rakyat.
Tujuannya agar negara memelihara rakyatnya dengan baik, benar dan telaten. Pajak, merupakan kewajiban. Bila Anda membeli kendaraan, maka langsung kena pajak yang sangat tinggi. Kemudian tiap tahun kena pajak pula. Lantas ada lagi pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Beli ban kena pajak, beli cat kena pajak, beli onderdil kena pajak. Isi angin ban? Tidak kena pajak. Gaji? Sebelum Anda terima sudah diambil pajaknya oleh negara. Belanja ke pasar atau ke mall dipajak juga, makan di restoran kena lagi. Naik pesawat kena pula. Semua dipajaki oleh pemerintah.
Listrik, selain pajak, juga ada biaya penerangan lampu jalan. Lampu yang terang-benderang di jalan, itu bukan dibayar pemerintah, tapi dibayar rakyat. Kalau tak ada lampu penerangan di depan rumah Anda, maka pemerintah lalai. Pemerintah memang sering lupa.
Air? Kena pajak pula. Anda tidur di kasur? Kasurnya kena pajak. Anda pakai celana baru, pajak lagi. Olahraga pagi, kenapa pajak pula, untuk pakaiannya. Semua dikenakan pajak. Lalu, apa yang diberikan pemerintah (bukan negara) kepada rakyat? Cerita tentang korupsi! Tapi sebenarnya banyak kisah sukses yang diberikan pemerintah kepada kita, sebutlah semua pembangunan yang sukses itu, jelas merupakan karya pemerintah. Uangnya? Dari pajak.
Pajak merupakan iuran dari rakyat untuk kas negara yang dipungut berdasarkan undang-undang dan karena itu bersifat memaksa. Filosofi pajak adalah, untuk kesejehteraan bersama, kesejahteraan sebuah bangsa. Jika kemudian uang pajak dikorup, maka itulah penyimpangan dan pengkhianatan.
Padahal posisi rakyat dan pemerintah atau negara dalam konstelasinya dengan pajak, seperti hubungan nasabah dengan perusahaan asuransi. Kita membayar ke asuransi, agar dapat jaminan. Kita membayar pada negara juga demikian. Polisi dibayar dengan uang pajak, tentara juga. Pegawai negeri juga. Dalam filosofi kerjanya, semua mengabdi kepada rakyat, karena yang membayar adalah rakyat. Dalam kenyataan? Lain lagi kejadiannya.
Dari sudut pandang lain negara dan rakyat seperti perusahaan dengan karyawannya. Negara dikelola seperti sebuah perusahaan, seperti Singapura. Jika negara dikelola secara acak, maka kacaulah jadinya. Semua proyek yang dibangun pemerintah, tujuannya untuk rakyat, tapi karena dikhianati, maka banyak proyek yang dikorup, sementara rakyat membayar pajak juga.
Saya patut-patut STNK kendaraan saya, telat beberapa hari. Tak soal, toh akan dibayar pajak juga. Kena denda, kenapa lalai. Anda tak bisa main-main dengan pajak tapi uang pajak bisa dimain-mainkan.
“Saya ingin pula membayar pajak,” kata seorang teman yang pengangguran. Ia memang belum kena pajak penghasilan, tapi setiap ia berbelanja, justru di dalamnya sudah ada pajak. Menurut dia, enak pula punya NPWP. Ia tidak tahu, tiap tahun harus bikin laporan, jika tidak, kena denda.
“Saya mau urus NPWP, sebentar lagi negosiasi saya untuk pengadaan buku cetak akan ditanda-tangani,” kata dia.
Ia bertanya kepada saya syarat-syarat mendapatkan NPWP tersebut. “Pergi saja ke kantor pajak di Bagindo Aziz Chan,” kata saya.
Tak tahu apa ia sudah ke sana atau belum.
Sementara itu saya berpikir terus, apa saja yang tidak kena pajak yang berhubungan dengan pengeluaran saya? Semua kena rupanya.
Betapa tiap individu telah menyumbang banyak kepada negara selama hidupnya. Lalu, “Jangan tanya apa yang diberikan negara kepadamu, tapi tanyalah apa yang telah kau berikan untuk negara.” Kalau sesekali di balik tak apalah, mumpung negara kita masih dalam berproses, mumpung tiap hari ada saja koruptor yang ditangkap.
“Orang pintar taat pajak”
“Jalan ini dibangun dengan pajak Anda”
Para koruptor itu juga menghampai uang pajak Anda. (*)

0 komentar :

Posting Komentar