On 10/25/2014 03:53:00 AM by Harian Singgalang Padang in     No comments
Bagaimana ini? Habis deposit akal saya melihat orang berebut melamar untuk jadi CPNS. Seragam cokelat susu itu, mungkin seperti lukisan indah di ruang tamu presiden. Ini era enterpreneurship, tapi samudera biru itu seperti tak menarik. Generasi muda berbondong-bondong melamar CPNS, termasuk anak Presiden Jokowi. 
Melamar CPNS, tak tahunya toefl harus ada. Kalang kabut hilir mudik untuk mendapatkannya. Belum lagi akreditasi PTS, bikin pusing lulusannya, takut tak diterima lamarannya oleh panitia. Tambah lagi melamar secara online, ondeh mandeh. Akan halnya Toefl, seolah-olah hebat benar kita, padahal setelah jadi PNS, EYD mereka kacau. Dalam sepucuk surat yang keluar dari kantor pemerintah, sekaliber kantor gubernur pun, pasti ada EYD nya yang salah. Begitu bertahun-tahun. Bahkan plang nama dan imbauan di baliho pun acap salah. Tata bahasanya kacau.
Belum lagi soal passing grade yang dinaikkan, setiba di ruang kerja nanti hal itu, tak berguna lagi. Budaya kerja menyeret CPNS ke situasi harian yang baru sama-sekali. Lambat laun tanpa terasa, CPNS yang baru itu, bukannya mengubah suasana, melainkan tenggelam dalam ruangan berliku birokrasi kandang besi.
Dan saya teringat peristiwa lebih 20 tahun silam.
Melamar jadi CPNS. Tak sulit, gampang benar. Saya kini menyimpan SK pengangkatan CPNS guru di rumah, sebuah SK di kertas setebal doorslag tapi licin. Tak sempat masuk kelas, tak sempat menikmati gaji, saya sudah cabut, meninggalkan zona nyaman itu. Sebuah keputusan yang berat, bertentangan dengan kehendak zaman, namun keputusan harus saya ambil.
Peristiwa itu terjadi akhir 1980-an, beberapa tahun setamat IKIP Padang, ketika di Sumatera Barat, dunia kewartawanan sama-sekali belum menjanjikan apapun, tapi kemudian saya hanyut dalam dunia yang satu ini.
Di dunia itu, kini, saya menatap ke berbagai sisi, seperti di puncak sebuah tower, leluasa mangamati kejadian demi kejadian. Saya intip dunia bisnis, betapa nyamannya di sana, apalagi ketika pelakunya, memetik hasil dari kebun yang ia tanam sendiri. Mereka memiliki saving yang cukup, bisa menikmati layanan kesehatan, pendidikan dan libur yang cukup. Mereka bekerja dengan menggaji banyak orang, pada level lain, uang bekerja untuk dirinya, bukan sebaliknya.
Kenapa saya tidak jadi pengusaha? Saya tak kuasa menjawabnya, tapi sebaliknya malah secara terus-menerus menatap pada dunia CPNS. Mesin birokrasi yang berkarat, memerlukan pegawai kantoran untuk bekerja. Ini sebuah warisan dari zaman kolonial. Kolonial memerlukan pegawai kantoran untuk memutar roda birokrasinya. Mereka digaji, disuruh-suruh dan kemudian hasil kerja mereka dilaporkan pada atasan. Sejak Belanda merekrut pribumi untuk jadi pegawai, maka hingga kini budaya kerja di kantor pemerintah itu tak hilang-hilang, mengubur semangat wirausaha. Seolah-olah, menjadi saudagar itu susah, sulit. Menjadi pengusaha itu, sulitnya minta ampun. Tapi pengajian di surau seringkali menyebut, Nabi Muhammad justru jadi pedagang, bukan pegawai.
Budaya jadi pegawai dan kemudian amtenar itu, membeku dan membentuk harapan yang tinggi, lalu menyatu masuk ke tubuh kebudayaan bangsa. Maka jangan heran, seperti ditulis Wawako Padang, Emzalmi di surat kabar ini, tahun ini telah ada sejumlah 2.519.031 orang yang mendaftar tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di seluruh Indonesia. Menurut Kementerian PAN-RB, angka tersebut akan terus bertambah karena terdapat tiga provinsi yang belum membuka pendaftaran CPNS 2014 yaitu NTT, Papua dan Papua Barat. Bila dibandingkan dengan jumlah formasi yang tersedia, yakni 63.752 formasi, maka satu formasi akan diperebutkan 40 orang.
Dari angka sebanyak itu, konon terselip seorang remaja Indonesia, dialah anak Presiden Jokowi. Ia melamar menjadi CPNS. Jutaan orang di antaranya melamar menjadi guru dan tenaga medis. Lembaga pendidikan untuk kedua hal itu, saat ini sedang panen peserta didik, namun setelah tamat, kemana mereka hendak bekerja? Sekolah kita sudah menjadi mesin industri, yang hanya menciptakan lulusan berijazah kertas, tapi kemudian terseok-seok masuk dunia kerja.
Sementara itu, para CPNS di kantor-kantor kementerian berdebar, siapa yang akan jadi menteri, kapan kita naik pangkat, bayarnya berapa? Bukankah sebuah adegan di youtube (mungkin) pernah disaksikan, seorang PNS mengamuk, karena tiba-tiba ia batal dilantik jadi pejabat, karena tidak sanggup membayar sejumlah uang pada atasan.
Sementara itu pula, jadi pejabat saat ini, tidaklah gampang, telepon disadap, tiap sebentar diperiksa inspektorat, BPK, jaksa, polisi, ombusman, dikejar pers, diwawancarai LSM. Apalagi jika KPK kalau sudah turun tangan, habis sudah semuanya. Menjadi pejabat teknis, seperti di PU, hari ini juga amatlah rumitnya, dari bawah sampai ke pucuk menyandar kepadanya. Minta ini dan itu. termasuk minta didatangkan tukang ke rumah, karena atap dapur bocor.
Berebut jadi CPNS disesali banyak pihak, tapi hanya sekadar menyesali, tak ada jalan keluar. “Harus tumbuh pengusaha baru,” katanya saja begitu, namun pemerintah tidak menggiringnya. Bicara saja, tindakan tidak ada. Mengurus izin setelah membuat CV saja, minta ampun sulitnya. Ingin jadi pengusaha, tapi kok susah benar? “Rumah tampak, jalan tak ada.” Datang ke bank, seperti dipersulit, minta proyek ke pemerintah, sudah banyak mafianya di sana.
Kita memang memerlukan pekerjaan, kalau bisa, sore sudah bercelana pendek di rumah sambil minum teh. Banyak malasnya. Malas ini dan itu. Bisanya masuk pagi pulang sore. Di kantor pakai meja. Kalau disuruh rapat, harus pakai uang rapat, disuruh pergi jalan, harus pakai uang jalan. Jalannya dalam kota pun jadi. Naik pesawat harus Garuda. Rapat sering di hotel, kalau soal alasan bisa dicari.
Bayangkan saja, gaji bupati saja saat ini tak sampai Rp10 juta, padahal kita tahu penerimaannya jauh lebih tinggi dari itu. Sistem pengupahan dalam birokrasi kita, tidak transparan. Sesungguhnya, seorang bupati dan walikota, sudah tidak memerlukan uang di dompetnya. Apa saja bisa ia beli, asal jangan kereta api saja. Mulai dari tisu di WC, kalau WC nya pakai tisu seperti di Amerika sampai beli rumah dan segenap isinya. Perai semua. Betapa mulianya, betapa bergunanya ia disekolahkan orang tuanya. Bayangkan dengan orang seusia bupati dan walikota itu, jadi tukang ojek, berkeringat dengan rompi bau di pinggir jalan. Nasib memang berjarak oleh pilihan kita sendiri.
“Duduk sini KJ,” kata Wawako Padang Emzalmi pada saya menunjuk jok di mobil sedannya. Saya ia suruh duduk di sana kalau saya mau. Ha ha ha…, padahal Pak Emzalmi itu baru mendudukinya. Sejak jadi wawako, ia sering saya lihat pakai dasi.
“Lama tak jumpa,” kata Sekda Pessel Erizon kepada saya beberapa hari lalu. Ia terlihat agak kurus, rupanya karena rajin memelihara kesehatan tubuh. Erizon sebaya saya, merupakan pejabat karir, ia contoh PNS yang sukses. Kalau jadi PNS berjalan dengan baik, terus-menerus menambah kapasitas terpasang, mau belajar, mau sekolah, mau baca buku, agak gaul saja, maka karir pasti melejit. Hari ini hampir semua pejabat, bahkan gubernur sebaya saya, merupakan orang-orang hebat. PNS banyak yang hebat, sehebat pengusaha sukses, sehebat siapa saja. Yang jadi masalah adalah; setelah masuk PNS, lantas lenyap di lembah tak bernama itu. Atau, masuk PNS, agar kelak dapat pensiun, atau yang lainnya lagi, hanya CPNS yang gue suka. Atau berikutnya, emak menyuruh masuk CPNS. Apapun itu, pilihan adalah otoritas pribadi, tak boleh orang lain ikut campur.
Sebagian generasi muda harus keluar dari zona nyaman. Jangan lagi memburu kursi PNS semua, tapi harus membangun usaha lain di luar itu. Namun apa hendak dikata, dunia kita sudah dikungkung sedemikian rupa, sehingga tiada lain, hanya CPNS yang paling hebat. Tidak mau menerobos, tidak ada tantangan. Meminjam istilah Rhenald Kasali, generasi sekarang maunya jadi passenger, tidak driver. Kemana dibawa nasib sajalah. Tapi apa pula urusan tukang tulis seperti saya ini, “Jika saya mau masuk PNS? heboh saja, ha ha ha” Tak ada urusan, maaf ya. Makanya harap dicatat, mengeritik melulu, tidak baik, bukankah karir PNS itu banyak yang bagus. Negeri ini diputar oleh PNS. Anda dididik guru yang PNS. He he he, rasailah…
Saya lihat lipatan kertas SK PNS saya dalam map dokumen. Tatkala dibuka, ada yang melekat satu sama lain. Saya masih ingat, di ruang koordinator administrasi (kormin) P dan K Sumbar, saya duduk di kursi tamu dan menyaksikan Pak Kormin menandatangani SK tersebut. Jika saya menjadi PNS, awalnya saya akan menjadi guru sejarah dan mungkin hari ini akan jadi pejabat, semisal kepala dinas pendidikan di satu kabupaten, atau malah tetap jadi guru, dengan celana tak berstrika. Jadi guru dengan 24 jam tatap muka seminggu, menerima tunjangan sertifikasi. Membeli mobil, kemudian dibilang hedonis oleh pers. Tapi nasib berkata lain, saya sekarang berada dunia jurnalistik, saya tak punya jam kerja yang ketat, saya bisa bekerja di mana saja.
Menerima gaji yang lumayan. Tak kaya-kaya juga, seperti juga mungkin Anda. Tapi tak semua orang harus kaya, yang penting, tidak tegang urat kepala. Sesekali terbang ke luar kota, dengan pesawat kelas ekonomi, turun di bandara, dijemput mobil pribadi. Enak juga.
Pilihan hidup memang tergantung kita, namun jika peluang jadi PNS bak menembus lubang jarum, kenapa harus bersirebut juga ke sana? Lalu apa nan kalamak dek apak? Menulis ke menulis saja, coba tunjukkan kalau iya? He he he… jadi presiden saja seperti Jokowi, atau pengusaha seperti JK kemudian jadi wapres. Atau seperti Irman Gusman, Gamawan Fauzi, Emirsyah Satar yang jadi Dirut Garuda atau jadi Zairin Kasim yang bos PT Sutan Kasim, jadi Datuk Pangeran yang punya hotel. Atau seperti orang Sanjai, Kapau dan nagari-nagari sekitar Bukittinggi yang warganya jadi wirausahawan. Atau jadi wartawan saja ha ha ha…
(*)
On 10/25/2014 03:45:00 AM by Harian Singgalang Padang in     No comments
“Paspornya Ncik,” kata petugas hotel kepada saya di Bandung ketika menginap di sana untuk acara Forum Pemred. 
“Saya dari Sumatera,” petugas hotel tersenyum mendengar jawaban itu. Ia kira tamunya dari Kuala Lumpur, karena menurut dia, logat Sumatera mirip-mirip dengan Malaysia. Sebenarnya bukan karena itu, tapi pengunjung utama Bandung saat ini memang dari Malaysia.
Saya menemani kawan membeli celana levis, lagi-lagi petugas di sana bertanya apakah akan membayar dengan rupah atau ringgit. “Dengan ringgit Ncik?”
Saya teringat Bukittinggi, kota idaman itu. Sekarang sudah tak banyak lagi pengunjung dari Malaysia yang datang ke sana. Yang banyak, orang Sumbar berobat ke Melaka. Guru-guru atau kelompok tertentu berdamawisata ke Singapura, Malaysia terus ke Thailand Selatan via Batam.
Apa yang sudah lalai kita lakukan selama ini? Tentu tiap orang bisa menggurui orang lain. Namun menurut kesimpulan sementara, Sumatera Barat tidak serius mengelola wisatanya. Semua mau digarap tapi tak satupun yang selesai. Hal elementer saja, soal pelayanan dan kebersihan, belum beres-beres sampai sekarang. Pelaku wisata, sesak menahan hati melihat keadaan yang ada. Mata pencarian mereka di sana, tapi tak bersesuaian saja dengan apa yang dilakukan pemerintah.
Promosi misalnya, mana yang lebih bagus pejabat-pejabat pariwisata kita yang pergi ke luar negeri, agency dan pers di sana yang diundang ke sini? Di dalam negeri juga begitu. Orang Bali misalnya, pasti ingin berwisata pula seperti kita, begitu juga warga di Pulau Jawa, kemana mereka akan pergi? Salah satu pilihannya tentu bisa Sumatera Barat, kenapa tidak diundang pers di sana untuk berkunjung ke sini. Wartawan pasti akan menulis di korannya sesampai di daerahnya. Apa bedanya dengan wartawan di sini. Saya kira ini lebih bagus.
Saya pernah menerima keluhan duta besar Indonesia untuk Prancis di Paris beberapa tahun silam. Ia telah mengirim rombongan untuk melihat-lihat keindahan pulau-pulau di Padang, termasuk kota tua. Sayang, tamu itu, kata Pak Dubes, tidak dilayani dengan baik dan mereka amat kecewa. Dubes juga kecewa. Karena kecewa itu, ia meminta kami berkunjung ke kota tua di pinggiran Paris. “Itu bisa dicontoh untuk Padang, supaya walikotanya tahu, “ katanya.
Saya juga pernah ke Vietnam, tak menyangka wisatanya begitu maju. Pelayanan sangat prima apalagi kalau berkunjung ke Ha Long Bay, teluk yang amat indah itu. Di sini ada kawasan Mandeh dan lainnya yang bisa digarap sedemikian rupa.
Kata seorang pejabat kepada saya, “urang awak ko munafik”. Kita tentu tahu apa maksudnya. Saya agak bingung sebenarnya, apa benar kita munafik, jangan-jangan kita jujur pada kebimbangan dalam menyikapi hal-hal baru.
“Encik, telepon bimbitnya, tertinggal,” kata orang Bandung kepada saya habis minum kopi. Lagi-lagi saya dikira orang malaysia. Rupanya sekeliling saya orang Malaysia semua.
“Oh iya, saya nak ke tandas sekejap,” saya jawab saja lagi dengan bahasa Melayu.
Saya rindu turis Malaysia berlalu lalang lagi di Bukittinggi. Kalau di Padang? Masih jauh panggang dari api. (*)
On 10/12/2014 02:23:00 AM by Harian Singgalang Padang in     No comments
Hambar hati saya mendengar pengamat berkicau soal politik di televisi. Kalau diperturutkan, bisa ke belakang suap kita dibuatnya. Tak ada yang baik negeri ini di mata mereka. Omdo kata anak muda, maksudnya omong doang, maksudnya lagi, asal bicara, mangecek se nan pandai. Makin banyak orang bicara politik, makin tak maju negeri ini dibuatnya. 
Saya kadang ingin berbeda dengan arus besar yang sedang berlaku di Indonesia. Arus besar itu “politik dan demokrasi harus tegak setegak-tegaknya, tak peduli berapapun ongkosnya, tak peduli rakyat miskin.” Saya ingin sebaliknya, bagaimana rakyat sejahtera dulu, baru setelah itu, kita bersitegang soal politik, sampai keluar urat leherpun jadi. Tapi, saya sepi sendiri.
Karena rakyat miskin, maka musim pilkada rakyat panen, satu suara Rp50 ribu plus baju kaos. Coba kalau rakyat sejahtera, paling tidak mendekati sejahteralah, untuk apa oleh mereka baju kaos dan Rp50 ribu, sebab mereka punya tabungan. Sekarang? Jangankan tabungan pembeli bensin seliter saja tak ada, tapi beli rokok ada, ha ha ha…
Tapi sudahlah, ini musimnya pengamat politik panen. Di kolom ini pernah saya tulis, pengamat jika diadu dengan pengamat lain, tak sama pula pendapatnya. Masing-
masing berusaha mempertahankan pendapatnya. Politikus sama saja. Fakta telah menunjukkan, hampir semua politikus, banyak untuk dia, sedikit untuk orang. Berdagang proyek kerjanya. Mencari rente dan berpikir untuk golongannya. Dari ujung sampai ke ujung, hanyut dalam keasyikan membangun kepentingan sesaat. Ada satu dua yang bersuara jernih.
Maka beginilah Indonesia hari ini. Ke hilir tidak, ke mudik juga tidak. Semakin liar, semakin menjauh dari orbit. Kian merisaukan hati. Yang paling risau petani. Garam, kentang, buah, daging, kacang-kacangan dan lain-lain diimpor. Korek api dan peniti juga diimpor. Inilah negeri kita, Indonesia. Tapi jangan bicara hal semacam ini di depan politikus, sebab ia akan cepat menangkap dan bilang.
“Benar sekali, karena pemerintahnya tidak beres,” katanya. Tapi kemudian, ia tenggelam lagi dalam dunia politik, demokrasi, hukum, berbalik lagi ke politik dan seterusnya. Diajak bicara soal budidaya rumput laut, dia tak mau. Diajak bicara buka usaha, dia ogah. Politik terbit syahwatnya.
Ini bulan bicara soal DPR, MPR, kabinet Jokowi dan seterusnya. Bicara tentang Jokowi harus bisa membuktikan programnya pro rakyat. Panas pula tadah dari gelas. Tenang sajalah, Jokowi itu akan bekerja dengan baik. Marah-marah sama Koalisi Merah Putih (KMP) yang menyapu habis unsur pimpinan DPR dan MPR. Lho itukan konsekwensi demokrasi, wajar-wajar saja itu bro. Tak usah marah-marah dan dibilang merampas hak rakyat. Jika memang merampas, kita rampas lagi. Ayo rampas, ayo bergerak. Ota saja yang banyak. Kemudian tak perlu pula dan tak usah mengajar-ajari Jokowi-JK soal siapa menterinya, sudah tahulah dia, tunggu saja tanggal 20 Oktober.
Menurut saya inilah negeri sok demokrasi, sok pilkada, sok pemilu, sok seleb, sok neolib, sok terkebelakang dan sok maju. Demokrasi itu suatu ketika akan seperti granat yang dilempar ke tengah-tengah tatatan sosial yang kusut masai, bukannya menyelesaikan masalah, tapi memicu masalah baru.
Bukan demokrasinya yang salah, tapi si demokrasi itu, hadir di tempat yang salah dan waktu yang salah. Bagi saya tatanan sosial itu yang diperbaiki terlebih dahulu, sembari menghadirkan demokrasi secara hati-hati dan terhormat. Bukan amburadul seperti sekarang, sehingga kita pengagung demokrasi dan politik, justru tidak menghormatinya.
Demokrasi harus dihormati, bukan dipermain-mainkan. Demokrasi bukan kantong uang seperti sekarang. Demokrasi yang dihormati, dengan gagah akan hadir mengantarkan uang bagi siapa saja. Mana yang penting bagi kita sekarang demokrasi atau uang? Jangan dijawab, dibantainya kita nanti oleh orang, dituduh anti demokrasi, padahal dia tak belajar demokrasi.
Bagi rakyat yang penting hidup tenang, aman, nyaman, punya pendapatan tetap, bisa saving, bisa berlibur, biaya kesehatan terjangkau, pendidikan gratis, malam tenang, siang damai. Yang mau menikah tak susah, yang mau bekerja gampang. Tidak ada preman, jika ada tak banyak benar. Tidak ada politisi yang borjuis, aparat mengabdi sesuai tupoksi, pemerasan, suap, pungli lenyap tak berbekas.
Nah Indonesia? Selamat berdemokrasi, berpolitik, semoga makin lama kian membaik. Selamat berhari Minggu, lihatlah keindahan gerhana dan ini bukan omdo.(*)
On 10/05/2014 02:19:00 AM by Harian Singgalang Padang in     No comments
Kalau keputusan MK dalam kasus pilpres setebal 4.390 halaman, maka ini hanya 650 halaman. Apa itu? Tebal buku saya. Buku apa pula? Buku kumpulan feature tentang nyaris semua aspek kehidupan di Sumatera Barat. Feature itu saya buat ketika jadi reporter Republika sepanjang 1993 sampai 2006. Sejak jadi Pemred Singgalang, kebiasaan menulis feature saya turunkan ke sejumlah wartawan di koran ini. Saya memantau-mantau saja, sesekali gatal-gatal juga tangan ini dan saya tulis feature.