On 10/25/2014 03:53:00 AM by Harian Singgalang Padang in     No comments
Bagaimana ini? Habis deposit akal saya melihat orang berebut melamar untuk jadi CPNS. Seragam cokelat susu itu, mungkin seperti lukisan indah di ruang tamu presiden. Ini era enterpreneurship, tapi samudera biru itu seperti tak menarik. Generasi muda berbondong-bondong melamar CPNS, termasuk anak Presiden Jokowi. 
Melamar CPNS, tak tahunya toefl harus ada. Kalang kabut hilir mudik untuk mendapatkannya. Belum lagi akreditasi PTS, bikin pusing lulusannya, takut tak diterima lamarannya oleh panitia. Tambah lagi melamar secara online, ondeh mandeh. Akan halnya Toefl, seolah-olah hebat benar kita, padahal setelah jadi PNS, EYD mereka kacau. Dalam sepucuk surat yang keluar dari kantor pemerintah, sekaliber kantor gubernur pun, pasti ada EYD nya yang salah. Begitu bertahun-tahun. Bahkan plang nama dan imbauan di baliho pun acap salah. Tata bahasanya kacau.
Belum lagi soal passing grade yang dinaikkan, setiba di ruang kerja nanti hal itu, tak berguna lagi. Budaya kerja menyeret CPNS ke situasi harian yang baru sama-sekali. Lambat laun tanpa terasa, CPNS yang baru itu, bukannya mengubah suasana, melainkan tenggelam dalam ruangan berliku birokrasi kandang besi.
Dan saya teringat peristiwa lebih 20 tahun silam.
Melamar jadi CPNS. Tak sulit, gampang benar. Saya kini menyimpan SK pengangkatan CPNS guru di rumah, sebuah SK di kertas setebal doorslag tapi licin. Tak sempat masuk kelas, tak sempat menikmati gaji, saya sudah cabut, meninggalkan zona nyaman itu. Sebuah keputusan yang berat, bertentangan dengan kehendak zaman, namun keputusan harus saya ambil.
Peristiwa itu terjadi akhir 1980-an, beberapa tahun setamat IKIP Padang, ketika di Sumatera Barat, dunia kewartawanan sama-sekali belum menjanjikan apapun, tapi kemudian saya hanyut dalam dunia yang satu ini.
Di dunia itu, kini, saya menatap ke berbagai sisi, seperti di puncak sebuah tower, leluasa mangamati kejadian demi kejadian. Saya intip dunia bisnis, betapa nyamannya di sana, apalagi ketika pelakunya, memetik hasil dari kebun yang ia tanam sendiri. Mereka memiliki saving yang cukup, bisa menikmati layanan kesehatan, pendidikan dan libur yang cukup. Mereka bekerja dengan menggaji banyak orang, pada level lain, uang bekerja untuk dirinya, bukan sebaliknya.
Kenapa saya tidak jadi pengusaha? Saya tak kuasa menjawabnya, tapi sebaliknya malah secara terus-menerus menatap pada dunia CPNS. Mesin birokrasi yang berkarat, memerlukan pegawai kantoran untuk bekerja. Ini sebuah warisan dari zaman kolonial. Kolonial memerlukan pegawai kantoran untuk memutar roda birokrasinya. Mereka digaji, disuruh-suruh dan kemudian hasil kerja mereka dilaporkan pada atasan. Sejak Belanda merekrut pribumi untuk jadi pegawai, maka hingga kini budaya kerja di kantor pemerintah itu tak hilang-hilang, mengubur semangat wirausaha. Seolah-olah, menjadi saudagar itu susah, sulit. Menjadi pengusaha itu, sulitnya minta ampun. Tapi pengajian di surau seringkali menyebut, Nabi Muhammad justru jadi pedagang, bukan pegawai.
Budaya jadi pegawai dan kemudian amtenar itu, membeku dan membentuk harapan yang tinggi, lalu menyatu masuk ke tubuh kebudayaan bangsa. Maka jangan heran, seperti ditulis Wawako Padang, Emzalmi di surat kabar ini, tahun ini telah ada sejumlah 2.519.031 orang yang mendaftar tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di seluruh Indonesia. Menurut Kementerian PAN-RB, angka tersebut akan terus bertambah karena terdapat tiga provinsi yang belum membuka pendaftaran CPNS 2014 yaitu NTT, Papua dan Papua Barat. Bila dibandingkan dengan jumlah formasi yang tersedia, yakni 63.752 formasi, maka satu formasi akan diperebutkan 40 orang.
Dari angka sebanyak itu, konon terselip seorang remaja Indonesia, dialah anak Presiden Jokowi. Ia melamar menjadi CPNS. Jutaan orang di antaranya melamar menjadi guru dan tenaga medis. Lembaga pendidikan untuk kedua hal itu, saat ini sedang panen peserta didik, namun setelah tamat, kemana mereka hendak bekerja? Sekolah kita sudah menjadi mesin industri, yang hanya menciptakan lulusan berijazah kertas, tapi kemudian terseok-seok masuk dunia kerja.
Sementara itu, para CPNS di kantor-kantor kementerian berdebar, siapa yang akan jadi menteri, kapan kita naik pangkat, bayarnya berapa? Bukankah sebuah adegan di youtube (mungkin) pernah disaksikan, seorang PNS mengamuk, karena tiba-tiba ia batal dilantik jadi pejabat, karena tidak sanggup membayar sejumlah uang pada atasan.
Sementara itu pula, jadi pejabat saat ini, tidaklah gampang, telepon disadap, tiap sebentar diperiksa inspektorat, BPK, jaksa, polisi, ombusman, dikejar pers, diwawancarai LSM. Apalagi jika KPK kalau sudah turun tangan, habis sudah semuanya. Menjadi pejabat teknis, seperti di PU, hari ini juga amatlah rumitnya, dari bawah sampai ke pucuk menyandar kepadanya. Minta ini dan itu. termasuk minta didatangkan tukang ke rumah, karena atap dapur bocor.
Berebut jadi CPNS disesali banyak pihak, tapi hanya sekadar menyesali, tak ada jalan keluar. “Harus tumbuh pengusaha baru,” katanya saja begitu, namun pemerintah tidak menggiringnya. Bicara saja, tindakan tidak ada. Mengurus izin setelah membuat CV saja, minta ampun sulitnya. Ingin jadi pengusaha, tapi kok susah benar? “Rumah tampak, jalan tak ada.” Datang ke bank, seperti dipersulit, minta proyek ke pemerintah, sudah banyak mafianya di sana.
Kita memang memerlukan pekerjaan, kalau bisa, sore sudah bercelana pendek di rumah sambil minum teh. Banyak malasnya. Malas ini dan itu. Bisanya masuk pagi pulang sore. Di kantor pakai meja. Kalau disuruh rapat, harus pakai uang rapat, disuruh pergi jalan, harus pakai uang jalan. Jalannya dalam kota pun jadi. Naik pesawat harus Garuda. Rapat sering di hotel, kalau soal alasan bisa dicari.
Bayangkan saja, gaji bupati saja saat ini tak sampai Rp10 juta, padahal kita tahu penerimaannya jauh lebih tinggi dari itu. Sistem pengupahan dalam birokrasi kita, tidak transparan. Sesungguhnya, seorang bupati dan walikota, sudah tidak memerlukan uang di dompetnya. Apa saja bisa ia beli, asal jangan kereta api saja. Mulai dari tisu di WC, kalau WC nya pakai tisu seperti di Amerika sampai beli rumah dan segenap isinya. Perai semua. Betapa mulianya, betapa bergunanya ia disekolahkan orang tuanya. Bayangkan dengan orang seusia bupati dan walikota itu, jadi tukang ojek, berkeringat dengan rompi bau di pinggir jalan. Nasib memang berjarak oleh pilihan kita sendiri.
“Duduk sini KJ,” kata Wawako Padang Emzalmi pada saya menunjuk jok di mobil sedannya. Saya ia suruh duduk di sana kalau saya mau. Ha ha ha…, padahal Pak Emzalmi itu baru mendudukinya. Sejak jadi wawako, ia sering saya lihat pakai dasi.
“Lama tak jumpa,” kata Sekda Pessel Erizon kepada saya beberapa hari lalu. Ia terlihat agak kurus, rupanya karena rajin memelihara kesehatan tubuh. Erizon sebaya saya, merupakan pejabat karir, ia contoh PNS yang sukses. Kalau jadi PNS berjalan dengan baik, terus-menerus menambah kapasitas terpasang, mau belajar, mau sekolah, mau baca buku, agak gaul saja, maka karir pasti melejit. Hari ini hampir semua pejabat, bahkan gubernur sebaya saya, merupakan orang-orang hebat. PNS banyak yang hebat, sehebat pengusaha sukses, sehebat siapa saja. Yang jadi masalah adalah; setelah masuk PNS, lantas lenyap di lembah tak bernama itu. Atau, masuk PNS, agar kelak dapat pensiun, atau yang lainnya lagi, hanya CPNS yang gue suka. Atau berikutnya, emak menyuruh masuk CPNS. Apapun itu, pilihan adalah otoritas pribadi, tak boleh orang lain ikut campur.
Sebagian generasi muda harus keluar dari zona nyaman. Jangan lagi memburu kursi PNS semua, tapi harus membangun usaha lain di luar itu. Namun apa hendak dikata, dunia kita sudah dikungkung sedemikian rupa, sehingga tiada lain, hanya CPNS yang paling hebat. Tidak mau menerobos, tidak ada tantangan. Meminjam istilah Rhenald Kasali, generasi sekarang maunya jadi passenger, tidak driver. Kemana dibawa nasib sajalah. Tapi apa pula urusan tukang tulis seperti saya ini, “Jika saya mau masuk PNS? heboh saja, ha ha ha” Tak ada urusan, maaf ya. Makanya harap dicatat, mengeritik melulu, tidak baik, bukankah karir PNS itu banyak yang bagus. Negeri ini diputar oleh PNS. Anda dididik guru yang PNS. He he he, rasailah…
Saya lihat lipatan kertas SK PNS saya dalam map dokumen. Tatkala dibuka, ada yang melekat satu sama lain. Saya masih ingat, di ruang koordinator administrasi (kormin) P dan K Sumbar, saya duduk di kursi tamu dan menyaksikan Pak Kormin menandatangani SK tersebut. Jika saya menjadi PNS, awalnya saya akan menjadi guru sejarah dan mungkin hari ini akan jadi pejabat, semisal kepala dinas pendidikan di satu kabupaten, atau malah tetap jadi guru, dengan celana tak berstrika. Jadi guru dengan 24 jam tatap muka seminggu, menerima tunjangan sertifikasi. Membeli mobil, kemudian dibilang hedonis oleh pers. Tapi nasib berkata lain, saya sekarang berada dunia jurnalistik, saya tak punya jam kerja yang ketat, saya bisa bekerja di mana saja.
Menerima gaji yang lumayan. Tak kaya-kaya juga, seperti juga mungkin Anda. Tapi tak semua orang harus kaya, yang penting, tidak tegang urat kepala. Sesekali terbang ke luar kota, dengan pesawat kelas ekonomi, turun di bandara, dijemput mobil pribadi. Enak juga.
Pilihan hidup memang tergantung kita, namun jika peluang jadi PNS bak menembus lubang jarum, kenapa harus bersirebut juga ke sana? Lalu apa nan kalamak dek apak? Menulis ke menulis saja, coba tunjukkan kalau iya? He he he… jadi presiden saja seperti Jokowi, atau pengusaha seperti JK kemudian jadi wapres. Atau seperti Irman Gusman, Gamawan Fauzi, Emirsyah Satar yang jadi Dirut Garuda atau jadi Zairin Kasim yang bos PT Sutan Kasim, jadi Datuk Pangeran yang punya hotel. Atau seperti orang Sanjai, Kapau dan nagari-nagari sekitar Bukittinggi yang warganya jadi wirausahawan. Atau jadi wartawan saja ha ha ha…
(*)

0 komentar :

Posting Komentar